Gedung DPR Miring dan Retak

Banyak Anggota DPR Ogah Masuk Ruangan
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Erik Satrya Wardhana, mengakui sudah lama banyak rekan-rekannya sesama anggota Dewan enggan masuk ke ruangan masing-masing yang disediakan di Nusantara I DPR RI.

Selain karena kabar kemiringan gedung Dewan yang baru-baru ini merebak, sikap anggota ini muncul pascagempa yang pernah melanda Jawa Barat dan juga berimbas ke Jakarta.

“Ruangan saya saja dindingnya itu retak-retak pascagempa kemarin. Dari dulu sebenarnya sudah banyak anggota yang enggak mau masuk ruangan,” ungkapnya di sela raker Badan Anggaran dengan pemerintah, Sabtu (1/5/2010).

Pascagempa itu pula, Setjen sendiri sudah memerintahkan untuk mengeluarkan meja-meja yang tidak perlu dari masing-masing ruangan anggota. Oleh karena itu, kebutuhan akan renovasi gedung yang juga merebak pascakabar kemiringan Gedung Nusantara I disambutnya dengan baik.

Gedung baru memang menjadi kebutuhan. Bayangkan, gedung 16 lantai harus menahan beban 560 anggota Dewan yang masing-masing membawa tiga orang staf khusus dan peralatan kerja serta perabot masing-masing.

“Belum tamu, plus berkas tiap rapat. Saya khawatir sudah overload ini,” ungkapnya.

“Sepanjang anggaran ada, itu bisa. Siapa tahu dengan anggaran baru, bisa lebih semangat,” tambahnya kemudian.

(…..” ..Sepanjang anggaran ada, itu bisa..”……..apa yg bisa dirasakan langsung oleh rakyat dengan dibangunnya gedung itu pak ?…..semangat bapak dlm bekerja ?…weleh weleh ….)

Gedung DPR Miring (apa otaknya yg miring??)

ICW: DPR Hanya Responsif untuk Kepentingan Sendiri
Lia Harahap – detikNews

Jakarta – Rencana pembangunan gedung baru DPR yang bakal menelan biaya Rp 1,8 triliun dinilai sebagai pemborosan uang negara. DPR juga dianggap hanya responsif jika untuk kepentingan sendiri, sementara kepentingan rakyat dilupakan.
“DPR terlalu responsif untuk memenuhi kepentingan sendiri,” kata Kordinator Bidang Hukum ICW, Abdullah Dahlan ketika memberi keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Menurut Dahlan, DPR hanya peduli pada kepentingannya saja, tanpa peduli pada kepentingan rakyat banyak. Dahlan lalu mencontohkan kurang respeknya DPR dan pemerintah dalam upaya merenovasi gedung sekolah yang bukan lagi miring, tapi sudah mau runtuh.

“161 Ribu sekolah yang ada di Indonesia ini membutuhkan perbaikan, dan 45 persennya bahkan tidak hanya miring 7 derajat, tapi 90 derajat alias hampir rubuh,” papar Dahlan.

Dahlan meminta agar DPR membatalkan keinginannya untuk menganggarkan kembali pembangunan gedung baru itu. Pembangunan gedung baru hanya melukai perasaan publik.

Bahkan Dahlan menilai DPR telah melakukan pembohongan publik dengan menyebut gedung lama sudah miring 7 derajat. Padahal gedung itu masih layak huni, dan hanya butuh perbaikan di beberapa bagian.

Dalam jumpa pers tersebut, ICW memasang dua gambar yang kontras. Dua gambar itu disandingkan, yaitu gambar gedung SD yang roboh dan gedung DPR yang tinggi menjulang.

(gun/asy)

1 Gedung DPR Setara 12 Ribu Gedung Sekolah

Arry Anggadha.VIVAnews

VIVAnews – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru senilai Rp 1,8 triliun menuai pro dan kontra. Indonesia Corruption Watch menilai dengan anggaran semahal itu, pemerintah dapat membangun 12 ribu sekolah baru.

“Satu gedung DPR Rp 1,8 triliun sama dengan 12 ribu gedung sekolah baru,” kata peneliti ICW, Febri Hendri dalam keterangannya, Rabu 5 Mei 2010.

Menurut Febri, DPR seharusnya lebih memperhatikan kualitas gedung-gedung sekolah. “Banyak sekolah yang rusak dan sudah rubuh,” ujarnya.

Atas dasar itu, ICW akan mendatangi DPR untuk mempertanyakan pembangunan gedung baru itu. ICW juga akan menyerahkan foto sekolah-sekolah yang rubuh kepada DPR. “Ini sebagai simbol penolakan pembangunan gedung baru,” ujarnya.

Seperti diketahui DPR sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah untuk membangun gedung baru. DPR beralasan pembangunan gedung baru ini sangat diperlukan. Karena saat ini jumlah penghuni di Gedung Nusantara I sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Selain itu ada juga yang beralasan gedung itu sudah miring.

DPR menganggarkan pembangunan gedung baru itu akan memakan biaya Rp 1,8 triliun. Untuk tahap awal, sudah disetujui anggaran Rp 250 miliar. (np)

Mobil Mensos Masuk Busway (..cukup minta maaf ? )

Polisi Harus Berani Tilang, Jangan Sama Rakyat Jelata Saja
Chazizah Gusnita – detikNews

twitter Jakarta – Mobil RI 32 Mensos Salim Segaf yang masuk busway menjadi pembicaraan panas di Twitter. Polisi didorong untuk berani menilang siapa pun pelanggar lalu lintas, termasuk pejabat.

“Ya harus ditilang. Polisi harus berani tilang. Jangan beraninya sama rakyat jelata saja,” kata pengamat kebijakan publik dan transportasi Agus Pambagio kepada detikcom, Selasa (4/5/2010).

Menurut Agus, polisi memiliki hak untuk menertibkan lalu lintas secara hukum. Polisi harus berani menyetop pejabat yang melewati jalur TransJakarta tanpa alasan kuat. Kalau pejabat tersebut berusaha kabur, polisi harus berani mengejarnya.

“Terserah kalau protokolnya yang mau ngurusin. Polisi harus kejar kalau kabur. Jangan gigit jari takut dijitak ajudannya,” ujarnya.

Tidak ada alasan apa pun yang bisa diterima bagi pejabat yang menerobos jalur TransJ. Kalau hendak terburu-buru karena macet, seharusnya bisa berangkat lebih awal dari rumah.

“Apa pejabat itu kebelet buang air besar sekalipun tetap nggak bisa. Kalau ada rapat dia seharusnya berangkat pagi-pagi,” jelasnya.

Dalam aturan Perda DKI Jakarta sudah dijelaskan kalau tidak ada pengecualian bagi siapa pun untuk masuk ke jalur khusus seperti TransJ dan jalur rel kereta api. Jika ada kecelakaan di dalam jalur khusus tersebut maka yang disalahkan adalah pengendara yang melanggar tersebut.

Mobil Mensos Salim Segaf ini tertangkap kamera menerobos masuk jalur TransJ koridor VI pagi itu. Padahal saat ini Polri tengah gencar melakukan sterilisasi jalur TransJ.

Mensos Salim Assegaf Aljufri pun meminta maaf kepada warga Jakarta karena perbuatannya membuat warga Jakarta tak nyaman.

(gus/nrl)